Berikut ini saya posting tugas menjelang UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang mengambil kasus dari Kab. Tanahmas Raya. Berikut file downloadnya :
Tugas Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Rabu, 31 Oktober 2012
Selasa, 23 Oktober 2012
Akuntansi Pemerintahan Kota Tokyo Jepang
Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi mengenai prinsip atau standar akuntansi yang dianut oleh pemerintah kota Tokyo di Jepang. Langsung saja kita mulai..
Pada April 2006, pemerintah kota Tokyo mengimplementasikan penggunaan accrual basic sejalan dengan prosedur pembukuan double entry dan mengaplikasikannya ke dalam akun umum dan spesial. Langkah ini dilakukan karena mendasarkan pada pemodifikasian prosedur akuntansi pemerintahan tradisional di Jepang.
Sebelum standar itu diimplementasikan oleh Pemerintah kota Tokyo, mereka meluncurkan nama untuk standar yang dianut tersebut yaitu "Tokyo Metropolitan Government Accounting Standard" yang didalamnya ditetapkan secara rinci tentang kebijakan akuntansi dan metode penting untuk melaksanakan prosedur accrual basic dan prosedur pembukuan dengan double entry. Pada prinsipnya, standar akuntansi yang dianut oleh pemerintah kota Tokyo berlaku aturan yang sama dengan yang dianut oleh perusahaan pada sektor privat, tapi pada tetap mempertimbangkan unsur - unsur tertentu dari akuntansi pemerintahan yang dianggap sesuai.
berikut merupakan prisip karakteristik dari standar akuntansi pemerintah kota Tokyo :
- Standar ini menetapkan bahwa laporan keuangan akan terdiri dari neraca, laporan biaya operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan nilai aktiva bersih, dan lebih lanjut mengenai supporting schedule dan catatan kaki lainnya akan dipersiapkan juga
- Standar ini mengadopsi akuntansi berbasis accrual dan mengakui biaya tertentu seperti biaya depresiasi dan ketentuan untuk berbagai tunjangan
- Standar ini mengadopsi sistem double entry di mana ayat jurnal dibuat berdasarkan pelaksanaan transaksi harian
- Standar ini memungkinkan untuk melakukan penyesuaian jangka waktu tutup buku selama 2 bulan untuk memastikan konsistensinya dengan akuntansi pemerintahan yang ada
- Klasifikasi aset telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang - undang otonomi lokal
- Konsep dasar untuk akuntansi dan tata letak laporan keuangan dan sebagainya sejalan dengan yang ditentukan dalam International Public Sector Accounting Standarad ( IPSAS )
Demikian sedikit ulasan yang dapat saya tampilkan, dan di bawah telah saya sediakan link download untuk standar akuntansi pemerintah kota Tokyo bila ada yang ingin mengetahui lebih detilnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Rabu, 17 Oktober 2012
DATA APBD SELURUH KABUPATEN DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2011
Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai data APBD seluruh Kabupaten di Indonesia pada kurun waktu antara tahun 2007 hingga 2011. Pendapatan pada total APBD di seluruh Indonesia mengalami kenaikan dalam 5 tahun yaitu antara tahun 2007 hingga 2011. Untuk memudahkan, semua angka yang ditampilkan berikut berada pada skala milyar Rupiah. berikut data pendapatan pada APBD keseluruhan Kabupaten di Indonesia :
Tahun 2007 Rp. 285.275
Tahun 2008 Rp. 376.434
Tahun 2009 Rp. 387.164
Tahun 2010 Rp. 403.041
Tahun 2011 Rp. 442.235
Terlihat dari data di atas pendapatan pada APBD seluruh Indonesia selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Berikutnya adalah data belanja daerah pada APBD seluruh Indonesia yang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun antara tahun 2007 hingga 2011. Berikut datanya (dalam milyar Rupiah ) :
Tahun 2007 Rp. 312.701
Tahun 2008 Rp. 366.951
Tahun 2009 Rp. 353.300
Tahun 2010 Rp. 443.565
Tahun 2011 Rp. 474.135
Demikian data yang bisa saya tampilkan secara garis besar mengenai APBD seluruh Kabupaten di Indonesia. Bila ingin mengetahui lebih rinci mengenai detail APBD seluruh Kabupaten di Indonesia, di bawah saya sediakan link untuk mendownloadnya. Sekian terima kasih, semoga bermanfaat.
PERDA APBD PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012
Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai Perda Kota Yogyakarta No 8 Tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2012. Dalam Perda No 8 Tahun 2011 yang ditetapkan oleh walikota Yogyakarta yaitu Bapak Haryadi Suyuti pada 29 Desember 2011 ini secara keseluruhan terdiri dari 7 pasal utama. Ketujuh pasal dalam Perda ini mengatur mengenai ketentuan APBD Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2012. Secara garis besar disebutkan bahwa ketentuan untuk belanja daerah bagi Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp. 934.387.078.100,00. Sedangkan untuk pendapatan daerahnya adalah sebesar Rp. 899.626.131.133,00. Sehingga untuk tahun anggaran 2012, berdasarkan ketentuan dalam Perda tersebut maka APBD Kota Yogyakarta akan mengalami defisit sebesar Rp. 34.760.946.967,00. Untuk rincian lebih jelasnya bisa diunduh pada link di bawah ini, sekian terima kasih.
Senin, 01 Oktober 2012
RAPBN TAHUN 2013
Kali ini saya akan melakukan review terhadap RAPBN Tahun 2013, yang mana merupakan rencana penganggaran yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk tahun 2013. Seperti tahun sebelumnya atau 2012, RAPBN 2013 memprediksi bahwa negara akan mengalami defisit anggaran kembali, yakni sebesar Rp 150,2 ( dalam triliun ). Defisit ini dikarenakan belanja negara pada tahun 2013 adalah lebih besar nilainya dibandingkan pendapatan yang direncanakan. Sebagai detilnya, pada RAPBN Tahun 2013, anggaran belanja direncanakan sebesar Rp 1.657,9 ( dalam triliun ) yang terbagi dalam dua bagian utama yaitu belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.139,0 ( dalam triliun ) dan yang kedua adalah transfer pemerintah pusat kepada daerah sebesar Rp 518,9 ( dalam triliun ). Selanjutnya pada pos pendapatan negara, diprediksi akan menghasilkan total dana sebesar Rp 1.507,7 ( dalam triliun ) yang terbagi dalam dua sumber penerimaan. Sumber penerimaan yang pertama berasal dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.503,3 ( dalam triliun ) dan sumber penerimaan yang kedua berasal dari penerimaan hibah sebesar Rp 4,5 ( dalam triliun ).
Demikian review singkat yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat.
Link Download :
APBN Pemerintah Pusat Tahun 2012
Untuk kesempatan ini, saya akan melakukan review tentang APBN Pemerintah Pusat Tahun 2012. Sebagai acuan dalam review kali ini, semua angka yang ditampilkan nantinya berada pada satuan Miliar Rupiah. Yang pertama adalah pos pendapatan negara. Bagian ini terdiri dari dua sumber, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pada penerimaan dalam negeri, negara mendapat pemasukan sebesar Rp 1.310.561,6 , Sedangkaan pada bagian penerimaan hibah, negara memperoleh penghasilan sebesar Rp 825,1. Sehingga total penerimaan negara pada APBN Tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.311.386,7 ( dalam miliar ).
Selanjutnya pada pos belanja negara, ada dua jenis yang dilakukan oleh pemerintah. Bagian pertama adalah belanja pemerintah pusat yang memakan biaya Rp 964.997,3. Lalu pada bagian kedua adalah transfer ke daerah yang memakan biaya sebesar Rp 470.409,5. Sehingga total belanja negara pada tahun 2012 memakan biaya sebesar Rp 1.435.406,7 ( dalam miliar ) berdasarkan APBN tahun 2012.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara mengalami defisit sebesar Rp 124.020,0 ( dalam miliar ).
Demikian review yang singkat kali ini, semoga bermanfaat.
link download :
APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012
Pada kesempatan ini saya akan sedikit mereview mengenai APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012. Untuk uraian pertama, bagian pendapatan daerah terdiri dari tiga sumber utama. Pertama adalah pendapatan asli daerah yang menyumbangkan angka sebesar Rp 241,190,745,004. Lalu yang kedua adalah pos dana perimbangan sebesar Rp 575,131,711,129 , dan yang terakhir adalah pos pendapatan daerah lainnya yang dianggap sah sebesar Rp 83,303,675,000. Sehingga total pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp 899,626,131,133.
Selanjutnya untuk bagian belanja daerah Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari 2 jenis belanja. Yang pertama adalah belanja tidak langsung yang memakan biaya sebesar Rp 537,766,495,880 dan yang kedua adalah belanja langsung sebesar Rp 396,620,582,220. Sehingga total belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp 934,387,078,100.
Dari review singkat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2012, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami defisit pada APBD sebesar Rp 34,760,946,967.
Demikian review singkat ini, semoga bermanfaat. Link download APBD tersedia di bawah jika ada yang ingin mengetahuinya lebih detil, terima kasih.
Langganan:
Komentar (Atom)